JAKARTA – Memasuki 12 bulan kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Muhidin dan Hasnuryadi Sulaiman, pola komunikasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan mulai mendapat sorotan tajam.
Kritik datang dari Ketua DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Kalimantan Selatan, M. Syaripuddin, yang akrab disapa Bang Dhin. Ia menilai komunikasi publik pemerintah daerah belum sepenuhnya menunjukkan konsistensi dan kedalaman empati di tengah dinamika sosial dan ekonomi masyarakat.
Menurut Bang Dhin, komunikasi bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi fondasi utama dalam menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Ke depan, setiap pernyataan resmi dan kebijakan publik kiranya dapat terus diarahkan pada komunikasi yang konsisten dan terukur, berbasis data dan pertimbangan objektif, serta mengedepankan simpati dan empati terhadap kondisi masyarakat,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Sebagai anggota DPRD Provinsi Kalsel, ia menekankan bahwa kebijakan yang baik bisa kehilangan legitimasi jika tidak dikomunikasikan secara tepat. Dalam situasi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil, menurutnya, publik membutuhkan kejelasan, bukan narasi normatif.
“Pendekatan komunikasi yang empatik akan memperkuat rasa kebersamaan antara pemerintah dan masyarakat, sehingga setiap kebijakan dapat dipahami sebagai bagian dari solusi bersama,” katanya.
Pernyataan ini dinilai sebagai sinyal politik bahwa komunikasi Pemprov masih perlu pembenahan. Terlebih, jargon “Bekerja Bersama Merangkul Semua” yang diusung kepemimpinan saat ini dianggap belum sepenuhnya tercermin dalam pola dialog dan partisipasi publik.
Bang Dhin juga menyinggung pentingnya membuka ruang dialog yang lebih luas dan substantif, bukan sekadar formalitas seremonial.
“Kami meyakini semangat tersebut merupakan fondasi yang baik. Untuk semakin menguatkannya, ruang dialog dan partisipasi perlu terus diperluas dan diperdalam,” tegasnya.
Evaluasi satu tahun pemerintahan ini menjadi catatan penting: di tengah tuntutan transparansi dan akuntabilitas, komunikasi publik bukan lagi pelengkap, melainkan penentu kepercayaan rakyat. ind
