BERITA PONTIANAK– Anggota Komisi VI DPR RI Imas Aan Ubudiyah menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang berencana menghentikan impor pakaian bekas dengan cara memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam (blacklist).
Menurut Imas, kebijakan tersebut merupakan langkah strategis untuk memutus rantai peredaran pakaian bekas impor di pasar domestik.
“Kami mendukung langkah Menteri Keuangan untuk menghentikan peredaran pakaian bekas dengan memasukkan para pemasok ke dalam daftar hitam importir. Ini adalah langkah strategis untuk memutus mata rantai peredaran pakaian bekas di Indonesia,” kata Imas.
Namun demikian, Imas menekankan bahwa penghentian impor harus dilakukan sejak dari hulu, bukan hanya di tingkat distribusi dalam negeri.
“Jika pengiriman pakaian bekas masih terjadi, maka peredarannya tetap sulit dihentikan. Karena itu, jika pemasok yang sudah di-blacklist masih nekat mengirim barang ke Indonesia, harus diberi sanksi berat,” tegasnya.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, sejak 2024 hingga Agustus 2025 tercatat 2.584 kasus penyelundupan pakaian bekas (balpres) berhasil ditindak, dengan total barang bukti sebanyak 12.808 koli senilai sekitar Rp49,44 miliar.
Imas menilai kebijakan penghentian impor pakaian bekas sangat penting untuk menjaga keberlanjutan industri tekstil nasional yang kini tengah berupaya meningkatkan daya saing dan memperluas pasar dalam negeri.
“Produk tekstil dalam negeri sebenarnya sangat berkualitas. Banyak pelaku usaha yang berinovasi, tetapi terhambat karena pasar dibanjiri pakaian bekas murah. Jika impor benar-benar dihentikan, industri tekstil nasional akan kembali bergairah,” kata politisi Fraksi PKB tersebut.
Imas juga menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas di pasar tradisional maupun melalui platform daring (online shop). Fenomena ini, menurutnya, menjadi tantangan serius bagi produsen lokal.
“Bagaimana industri tekstil kita bisa berkembang jika harus bersaing dengan barang bekas impor yang dijual murah dan mudah ditemukan di pasar maupun online. Sudah saatnya pemerintah berpihak penuh kepada produk dalam negeri,” tutupnya.
