Purbaya.idGubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyentil dan menyindir perusahaan-perusahaan besar yang hanya menjadikan wilayah Jawa Barat sebagai tempat pabrik produksi. Sementara, perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan lainnya di luar wilayah Jawa Barat.
“Perusahaan-perusahaan di Jawa Barat ini, kantornya semuanya berada di luar Jawa Barat, kita tidak boleh menyebutkan tempat. Di luar Jawa Barat. Jika demikian, maka yang paling nyaman adalah yang memiliki kantor pusat,” kata Dedi kepada wartawan di Gedung Sate, Rabu (29/10).
Menurut Dedi, perusahaan yang memiliki kantor pusat di luar Jawa Barat sangat nyaman karena ikut mendapatkan dana bagi hasil. Sementara itu, lanjut Dedi, Jawa Barat hanya menjadi tempat produksi yang ikut mendapatkan banyak dampak lebih dari sistem tersebut.
Untuk itu, Dedi menjelaskan, pihaknya meminta perusahaan yang memiliki tempat produksi di Jawa Barat harus membuat kantor pusat di wilayah yang sama agar dana bagi hasil ini kembali ke masyarakat langsung.
“Tidak melebihi mobil toronton, tidak mencemari lingkungannya, tidak bising, tapi bisa mendapatkan dana bagi hasil dengan baik. Jadi, saya ingin kantor pusatnya berada di Jawa Barat agar dana bagi hasilnya kembali ke masyarakat Jawa Barat sebagai objek di mana usaha tersebut dilakukan,” tegas Dedi.
Selanjutnya, Dedi memastikan akan melakukan inspeksi mendadak (Sidak) ke beberapa pabrik yang ada di wilayah Jawa Barat. Adapun Sidak ini, kata Dedi, sebelumnya sudah dilakukan di pabrik air minum kemasan, Aqua di Kabupaten Subang.
“Kan dia pernah berkata, saya pasti akan tiba-tiba datang ke sebuah perusahaan untuk melakukan analisis. Jadi ya bukan hanya Aqua, seluruh perusahaan di Jawa Barat, baik perusahaan air mineral maupun non air mineral,” jelas Dedi.
Diberitahu Dedi, langkah inspeksi tersebut dilakukan untuk mendorong sekaligus meningkatkan kontribusi perusahaan terhadap pembangunan infrastruktur yang ada di Jawa Barat. Dedi berharap adanya rasa keadilan antara perusahaan dan masyarakat dalam menikmati infrastruktur yang ada.
“Perusahaan air ini tidak memungut pajak. Kemudian aksesnya langsung ke jalan provinsi, kemudian pengguna terbesarnya adalah perusahaan itu, ini tidak adil,” tegas Dedi.***
