JAKARTA— Isu keadilan dan akses terhadap ruang angkasa menjadi sorotan dalam diskusi publik bertajuk “Equitable and Access to Space and Satellite” yang diselenggarakan oleh Paramadina Graduate School of Diplomacy bekerja sama dengan Indian Space Association (ISpA) dan South ASEAN International Advocacy & Consultancy (SAIAC), Jumat (7/11/2025), di Kampus Universitas Paramadina, Trinity Tower Lantai 45, Jakarta.
Kegiatan tersebut mempertemukan akademisi, praktisi, dan diplomat dari Indonesia dan India untuk membahas pentingnya kolaborasi kawasan dalam pemanfaatan ruang angkasa dan teknologi satelit secara berkeadilan.
Wakil Rektor Bidang Mutu dan Kerja Sama Universitas Paramadina, Prof. Dr. Iin Mayasari, menyatakan bahwa ruang angkasa kini menjadi domain strategis kelima setelah darat, laut, udara, dan siber.
“Dulu kita hanya berbicara tentang udara, darat, dan laut. Kini kita mengakui domain keempat—dunia siber—dan domain kelima yang sesungguhnya, yaitu ruang angkasa,” ujarnya.
Menurut Prof. Iin, ruang angkasa telah menjadi fondasi penting bagi kehidupan modern, mulai dari sistem navigasi hingga peringatan dini bencana. Karena itu, pengelolaannya harus melibatkan pemerintah, industri, dan akademisi. “Ruang angkasa bukan sekadar simbol kemajuan teknologi, tetapi juga fondasi kedaulatan dan keselamatan nasional,” tegasnya.
Presiden SAIAC Chair sekaligus pendiri ThinkGroup Asia, Shaanti Shamdasani, menekankan pentingnya literasi ruang angkasa di kalangan publik dan media. Ia mengingatkan bahwa transformasi digital modern bergantung pada teknologi satelit dan pengelolaan spektrum orbit. “Ketimpangan akses antara negara maju dan berkembang harus dijawab melalui kerja sama internasional yang berbasis keadilan dan kesetaraan,” ujarnya.
Sebagai pembicara utama, Lt. Gen. A.K. Bhatt, Direktur Jenderal Indian Space Association (ISpA), memaparkan pengalaman India dalam mengembangkan teknologi antariksa nasional.
“Fokus kami sederhana: bagaimana teknologi antariksa dapat membantu kehidupan rakyat, bukan sekadar mencapai planet lain,” katanya. Ia menambahkan, India berhasil menjadi salah satu negara yang mendaratkan wahana di kutub selatan bulan, sekaligus menumbuhkan ekosistem ratusan startup antariksa yang digerakkan anak muda.
Pendiri Indian Aerospace and Defence News (IADN), Shantanu K. Bansal, menyoroti peran media dalam membangun kesadaran publik terhadap isu ruang angkasa. Melalui jurnalisme berbasis data, media dapat meningkatkan literasi sains dan mendorong minat generasi muda terhadap eksplorasi antariksa.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesian Space Agency (INASA) – BRIN, Prof. Dr. Erna Sri Adiningsih, menjelaskan arah kebijakan ruang angkasa nasional, termasuk pengelolaan space debris dan peningkatan space situational awareness. “Aktivitas manusia di luar angkasa semakin padat. Keberlanjutan akses ruang angkasa adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya.
Menutup diskusi, Wachid Ridwan, Sekretaris Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Paramadina, menekankan pentingnya tata kelola global ruang angkasa (space governance) yang berkeadilan.
“Kita harus memandang ruang angkasa sebagai warisan bersama umat manusia — the province of all mankind. Diplomasi yang adil dan kolaboratif menjadi keharusan,” ujarnya.
Menurutnya, perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk generasi yang memahami pentingnya tata kelola ruang angkasa yang etis, inklusif, dan berkelanjutan. a6
