Jakarta — Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Farida Peranginangin mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap maraknya kejahatan siber menjelang liburan akhir tahun, khususnya pada sektor pembayaran digital.
Farida mengatakan bahwa periode liburan kerap menjadi waktu favorit pelaku kejahatan daring untuk beraksi karena volume transaksi meningkat signifikan.
“Saya bahkan sering bilang kepada teman-teman di Bank Indonesia, ‘Every time we have holiday, it’s a harvesting time for the fraudster (setiap kali kita libur, itu adalah waktu panen bagi penipu)’,” ujar Farida di Jakarta, Selasa.
Ia menilai kondisi tersebut membuat masyarakat tidak lagi dapat menikmati libur dengan tenang, sebab pelaku kejahatan justru meningkatkan aktivitas mereka pada momentum tersebut. Peringatan itu dianggap beralasan mengingat lanskap keuangan Indonesia telah mengalami transformasi digital yang masif.
Menurut Farida, percepatan digitalisasi melalui QRIS, BI-FAST, mobile banking, hingga layanan pinjaman daring (fintech lending) telah mengubah cara masyarakat bertransaksi. Namun, meningkatnya interkoneksi dalam ekosistem pembayaran turut memperbesar risiko serangan siber.
“Serangan siber, kebocoran data, dan aktivitas penipuan meningkat, baik dari sisi transaksi maupun kompleksitasnya,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa sektor keuangan global merupakan target utama serangan siber. Satu insiden, kata Farida, dapat menggerus kepercayaan masyarakat, mengganggu aktivitas ekonomi, bahkan memicu risiko sistemik apabila tidak diantisipasi dengan baik.
Karena itu, keamanan data nasabah dan sistem pembayaran, menurutnya, tidak lagi dapat dipandang sebagai pelengkap, melainkan harus menjadi fondasi utama bagi pelaku jasa keuangan dalam mengembangkan inovasi.
Meskipun Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menerbitkan berbagai kebijakan terkait keamanan digital, Farida mengakui industri jasa keuangan masih menghadapi sejumlah tantangan. Salah satunya adalah fragmentasi standar keamanan antarlembaga serta terbatasnya talenta keamanan siber.
“Kebutuhan terhadap profesional di bidang keamanan siber tumbuh jauh lebih cepat daripada ketersediaan talenta yang siap pakai,” tuturnya.
Selain itu, ancaman siber kini bersifat lintas negara sehingga pelaku industri keuangan harus mampu menjaga keseimbangan antara kecepatan inovasi dan perlindungan data.
Farida menegaskan bahwa tidak ada satu lembaga pun yang dapat berjalan sendiri dalam menghadapi ancaman siber. Ia mendorong seluruh pihak untuk meningkatkan investasi pada sumber daya manusia dan budaya keamanan, menerapkan prinsip security by design dalam setiap inovasi, serta memperkuat kolaborasi antar-institusi.
“Keamanan adalah fondasi kepercayaan. Tanpa keamanan, seluruh kemajuan digital akan kehilangan maknanya. Kita tidak perlu memilih antara kemajuan atau keamanan. Inovasi dan keamanan harus selalu berjalan beriringan,” kata Farida.
