Oleh Entang Sastraatmadja
Ketua Dewan Pakar DPD HKTI Jawa Barat
Dalam ekosistem pangan nasional, peran middleman atau perantara selalu menjadi topik yang memicu perdebatan. Mereka berada pada posisi krusial sebagai penghubung antara petani dan konsumen, namun sekaligus sering disebut sebagai penyebab struktur harga beras yang tidak efisien.
Middleman hadir dalam berbagai bentuk—pedagang pengumpul, pedagang grosir, hingga pedagang ritel—masing-masing memainkan peran dalam menggerakkan arus barang dari sawah menuju pasar. Dengan demikian, mereka bukan sekadar aktor kecil dalam aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari struktur tata niaga yang selama puluhan tahun membentuk wajah perdagangan beras di Indonesia.
Perdebatan mengenai apakah mereka menjadi solusi atau justru sumber persoalan masih jauh dari selesai.
Peran yang Tidak Bisa Dihindari
Di satu sisi, middleman membantu petani menjangkau pasar yang lebih luas. Mereka menyediakan akses distribusi, mengatur logistik, dan kerap menjadi sumber informasi harga bagi petani. Dalam banyak kasus, merekalah pihak pertama yang mengetahui perubahan permintaan pasar maupun pergerakan harga.
Karena mayoritas petani tidak memiliki modal, fasilitas penyimpanan, alat transportasi, atau jaringan penjualan yang memadai, keberadaan middleman menjadi solusi praktis yang tidak dapat dihindari.
Namun, sisi gelapnya juga nyata. Middleman memiliki kekuatan menentukan harga beli di tingkat petani dan harga jual di tingkat konsumen. Ketika rantai tata niaga panjang dan melibatkan banyak lapisan perantara, ongkos distribusi meningkat dan harga beras di pasar melonjak. Ironisnya, dalam kondisi tersebut petani tetap menjual dengan harga rendah.
Di sinilah persoalan utamanya: posisi tawar petani lemah, struktur pasar di hulu cenderung oligopsoni, sementara di hilir mengarah pada oligopoli. Middleman menjadi pengendali permainan harga.
Ketidakefisienan yang Mendorong Intervensi Pemerintah
Situasi ini memicu pernyataan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bahwa permainan middleman berkontribusi pada kenaikan harga beras meski stok dalam negeri melimpah. Ia menyebut harga di tingkat petani dan grosir cenderung turun, tetapi harga eceran justru naik—indikasi adanya distorsi dalam distribusi.
Sebagai respons, pemerintah memperkenalkan gagasan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih untuk memotong rantai pasok dan mengurangi ketergantungan terhadap perantara yang dianggap memainkan harga.
Namun, apakah middleman selalu antagonis? Jawabannya tidak sesederhana itu. Dalam kondisi hubungan bisnis yang adil dan transparan, mereka dapat menjadi mitra petani yang menyediakan akses pasar, memberi informasi harga, hingga membantu penyediaan bibit unggul atau pupuk bersubsidi.
Dalam banyak kasus, merekalah pihak yang paling dekat dengan petani, memahami dinamika lokal yang tidak selalu dijangkau lembaga formal.
Penguatan Literasi Pasar Petani
Kemitraan petani dan middleman bisa menjadi sinergi positif jika dibangun di atas kepercayaan dan kepentingan yang seimbang. Namun kenyataannya, hubungan itu kerap tidak harmonis karena perbedaan kepentingan bisnis. Di sinilah pentingnya literasi pasar bagi petani.
Petani yang memahami mekanisme harga, distribusi, dan rantai pasok memiliki posisi tawar lebih kuat, dapat bernegosiasi lebih baik, serta tidak mudah terjebak dalam praktik yang merugikan.
Penguatan kapasitas—baik produksi, pemasaran, maupun keuangan—menjadi kunci agar kendali middleman tidak terlalu dominan.
Langkah Strategis Pemerintah
Untuk menata ekosistem perberasan, sejumlah langkah strategis ditempuh pemerintah:
Optimalisasi penyerapan gabah dan beras melalui Badan Pangan Nasional guna menjaga stabilitas harga dan cadangan pemerintah.
Penetapan HPP Rp6.500/kg sebagai jaring pengaman harga bagi petani.
Program Korporasi Petani dan Pro Pak Tani guna memperkuat kapasitas produksi dan kelembagaan petani.
Kolaborasi lintas sektor untuk menciptakan sistem pangan yang adil dan resilien.
Pengawasan ketat perdagangan beras untuk mencegah spekulasi dan manipulasi distribusi.
Semua langkah ini menunjukkan peran aktif negara dalam mengurangi distorsi pasar yang merugikan petani dan konsumen.
Middleman Tetap Ada, Tapi Harus Dikelola
Realitas di lapangan menunjukkan bahwa middleman tidak bisa dihapus begitu saja. Struktur pertanian Indonesia yang masih didominasi petani kecil membuat mereka tetap dibutuhkan. Tantangannya bukan menghilangkan perantara, tetapi menempatkannya dalam sistem yang transparan, kompetitif, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Solusi strategis dapat diwujudkan melalui:
model kemitraan yang lebih modern dan adil,
integrasi middleman ke dalam kelembagaan petani sebagai mitra resmi,
digitalisasi rantai pasok untuk meningkatkan transparansi harga,
platform perdagangan beras berbasis teknologi.
Dengan langkah-langkah tersebut, middleman dapat bertransformasi dari aktor yang dicurigai menjadi mitra strategis dalam menjaga ketahanan pangan.
Menuju Tata Niaga Beras yang Lebih Adil
Ke depan, perbaikan tata niaga beras harus bertolak dari fakta bahwa middleman akan tetap ada. Namun peran mereka dapat diarahkan agar lebih produktif dan konstruktif.
Kuncinya adalah memperkuat posisi petani, menata mekanisme pasar, membangun distribusi modern, serta menjamin keberlanjutan produksi. Jika ekosistemnya dibenahi, middleman dapat menjadi bagian dari struktur pangan yang kuat—selama tidak ada pihak yang bermain-main dengan harga, kesejahteraan petani, atau stabilitas pangan bangsa.
