JAKARTA — Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) menyampaikan empat isu krusial terkait Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara atau Danantara Indonesia. Isu tersebut mencakup tumpang tindih mandat, skema pembiayaan, tata kelola, serta potensi dominasi negara yang dapat berdampak pada dunia usaha. Pertemuan antara AEI dan manajemen Danantara di Jakarta dinilai belum meredakan kekhawatiran yang sebelumnya dirangkum dalam dokumen Tujuh Desakan Darurat Ekonomi.
Dalam diskusi yang menghadirkan delapan ekonom AEI dan perwakilan Danantara, para ekonom menilai pembentukan Danantara belum menunjukkan urgensi yang jelas, serta menyimpan persoalan institusional, tata kelola, transparansi, dan potensi konflik kepentingan.
“Kami menyampaikan setidaknya empat isu terkait Danantara. Mulai dari tumpang tindih peran, pembiayaan, tata kelola, hingga hubungan BUMN dan dunia usaha yang berisiko menimbulkan dominasi negara serta memengaruhi kesehatan usaha domestik,” ujar Lili Yan Ing, perwakilan AEI, dalam keterangannya, Kamis (20/11/2025).
Senada dengan itu, Yose Rizal D. menilai keberadaan Danantara berpotensi memperburuk misalokasi sumber daya dan memunculkan risiko baru bagi perekonomian. Ia menekankan bahwa dominasi badan usaha negara dapat menekan tingkat kompetisi dan melemahkan daya saing usaha lokal.
“Kami melihat adanya masalah dalam penentuan aksi korporasi yang tidak berbasis indikator ekonomi yang transparan dan terukur, serta tatanan institusi Danantara yang belum mampu menjawab persoalan koordinasi di tubuh BUMN,” ujarnya.
AEI menyoroti ketidakjelasan mandat Danantara yang tampak merangkap fungsi sebagai sovereign wealth fund (SWF), lembaga pembiayaan pembangunan, entitas berorientasi profit, sekaligus penyedia pembiayaan proyek pemerintah. Menurut AEI, tanpa prioritas yang jelas, peran-peran tersebut berpotensi saling bertabrakan.
“Danantara tidak boleh menjadi keranjang serba-ada yang justru membingungkan arah kebijakan. Mandat yang tumpang tindih membuka risiko konflik kepentingan dan melemahkan tata kelola,” kata Jahen F. Rezki.
AEI menekankan pentingnya penetapan key performance indicators (KPI) yang terukur bagi setiap fungsi Danantara untuk menjamin evaluasi yang teknokratis dan akuntabel.
Dalam hal pembiayaan, para ekonom menyoroti ketidakjelasan sumber dana Danantara. Pembentukan SWF di banyak negara umumnya dilakukan ketika pemerintah menikmati surplus fiskal—berbeda dengan Indonesia yang telah mencatat defisit selama dua dekade terakhir.
“Ekspansi pembiayaan Danantara dikhawatirkan menimbulkan crowding-out terhadap sektor swasta, meningkatkan biaya modal, dan mempersempit ruang investasi domestik,” kata Teuku Riefky.
Kebutuhan pendanaan yang besar juga menimbulkan pertanyaan terkait ketergantungan pada utang, di tengah rasio utang nasional yang telah mencapai sekitar 40 persen dari PDB. AEI juga mengingatkan potensi hilangnya penerimaan negara melalui dividen BUMN yang dialihkan ke Danantara.
Masalah tata kelola menjadi sorotan lain. Menurut Mervin G. Hamonangan, persoalan bukan hanya transparansi dan pelaporan, melainkan juga rangkap jabatan, potensi konflik kepentingan, serta ketidakjelasan mekanisme meritokrasi dalam penunjukan pejabat.
“Tekanan politik terhadap Danantara hampir tak terhindarkan mengingat besarnya kepentingan yang terlibat,” ujarnya.
Kekhawatiran juga muncul terkait strategi Danantara, terutama bagaimana rencana sektor energi seperti Pertamina dan PLN dapat sejalan dengan prioritas negara dalam keberlanjutan lingkungan dan keberpihakan pada masyarakat serta usaha lokal.
“Dengan framework institusi yang belum jelas, bukan hanya risiko misalokasi yang meningkat, tetapi juga ketidaksinkronan antara strategi BUMN dan prioritas negara,” kata Milda Irhamni.
Dalam sesi terkait strategi bisnis BUMN, para ekonom menilai dominasi negara di berbagai sektor telah menciptakan distorsi pasar. Mereka meragukan kemampuan Danantara meminimalkan distorsi tersebut selama privilese BUMN tetap dipertahankan, termasuk isu penerbitan Patriot Bond yang dinilai bermasalah.
“Kami mendukung upaya menjadikan BUMN kompetitif secara global tanpa bergantung pada privilese negara. Namun hal itu membutuhkan komitmen kuat pada tata kelola dan peningkatan daya saing riil,” ujar Talitha Chairunissa.
Di akhir pertemuan, Rizki Nauli Siregar menyampaikan bahwa banyak kekhawatiran AEI belum terjawab. “Permasalahan tata kelola, prioritas institusi, hingga strategi investasi Danantara masih belum mendapatkan penjelasan yang memadai,” ujarnya.
Daftar Perwakilan AEI: Jahen F. Rezki, Lili Yan Ing, Mervin Goklas Hamonangan, Milda Irhamni, Rizki Nauli Siregar, Talitha Chairunissa, Teuku Riefky, Yose Rizal D.
Perwakilan Danantara: Muliaman Hadad, Pandu Sjahrir, Rohan Hafas, Reza Yamora Siregar, Heikal Ruslan, Krizia Darius Liauw, Michael Reza Say.
Tujuh Desakan Darurat Ekonomi AEI
Perbaikan menyeluruh atas misalokasi anggaran dan penempatan belanja negara secara wajar dan proporsional.
Pengembalian independensi dan transparansi institusi negara, termasuk BI, BPS, DPR, MA, MK, KPK, BPK, dan Kejaksaan.
Penghentian dominasi negara yang dinilai melemahkan aktivitas ekonomi lokal, termasuk pelibatan Danantara, BUMN, TNI, dan Polri dalam ruang ekonomi yang mengganggu daya saing.
Deregulasi dan penyederhanaan birokrasi yang menghambat iklim usaha dan investasi.
Prioritas pada kebijakan pengentasan ketimpangan di berbagai dimensi.
Pengembalian kebijakan berbasis bukti dan proses teknokratis, serta penghentian program populis yang berpotensi mengganggu prudensi fiskal.
Peningkatan kualitas institusi dan tata kelola, termasuk pemberantasan konflik kepentingan dan praktik rente.
a3
