Banjarmasin – DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan membangun tradisi baru dalam proses penyusunan program partai. Melalui forum focus group discussion (FGD) bertajuk “PDI Perjuangan Mendengar Rakyat”, puluhan tokoh lintas sektor diundang untuk menyampaikan kritik dan masukan. Kegiatan digelar pada Kamis, 13 November 2025, di Tree Park Hotel Banjarmasin.
Wartawan senior Dr. Ratna Sari Dewi yang hadir dalam forum tersebut menegaskan bahwa kemampuan mendengar kritik bukanlah hal mudah. “Mendengar itu susah. Dibutuhkan kemauan, kerendahhatian, dan keterampilan. Apalagi kalau telinganya sudah tebal alias ‘bebal’, tentu sulit untuk mau dan mampu mendengar kritik,” ujarnya.
Puluhan tokoh hadir, termasuk unsur agama, budaya, media, aktivis lingkungan, perempuan, hingga asosiasi pengusaha. Ketua DPD PDI Perjuangan Kalimantan Selatan, M. Syarifuddin, menyampaikan bahwa forum ini diselenggarakan sebagai upaya membangun budaya politik yang lebih terbuka.
“Kegiatan ini sengaja kami gelar, mengundang para tokoh kritis untuk mentradisikan budaya mendengar. Dengan begitu, partai dapat memperbaiki diri, bercermin, dan menjadikan kritik sebagai bahan dalam menyusun program,” ujar Syarifuddin.
Pemimpin Redaksi Kalimantan Post, Sunarti, menilai forum tersebut sebagai langkah penting untuk membangkitkan kembali kepercayaan publik terhadap partai politik.
“Baru kali ini ada forum yang benar-benar mendengarkan kritik. Kami berharap PDI Perjuangan menjadikannya tradisi dan mampu menyuarakannya di lembaga legislatif atau mengolahnya menjadi regulasi, kebijakan, maupun program partai,” katanya. Ia menambahkan bahwa rendahnya kepercayaan publik selama ini dipicu perilaku elit partai yang tidak konsisten dan enggan bersuara, padahal PDI Perjuangan membawa mandat suara wong cilik.
Akademisi dan pakar kehutanan, Dr. Mahrus, juga menyoroti perilaku sebagian anggota legislatif yang dinilai jauh dari rakyat setelah terpilih. “Sering kali, mereka justru ‘baliung’, menjadi Mr Liung karena selalu menghindar ketika didatangi warga. Kami berharap PDI Perjuangan menjadi pelopor tradisi forum kritik seperti ini sebagai upaya serius memperbaiki kinerja partai politik,” ujarnya.
Dalam forum yang berlangsung hangat itu, sejumlah isu strategis disampaikan, mulai dari rendahnya indeks toleransi, persoalan banjir dan lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan terkait simpanan dana APBD sebesar Rp5,1 triliun. Turut disoroti pula perlindungan kelompok rentan seperti perempuan, anak, dan penyandang disabilitas, serta masalah kepemiluan yang dinilai semakin pragmatis akibat rendahnya integritas penyelenggara dan partai politik.
Akademisi FISIP ULM, Dr. Varinia Pura Damaiyanti, berharap PDI Perjuangan mampu merumuskan program yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. “Partai politik harus menjadi solusi, bukan bagian dari masalah. Soal banjir, ekonomi, hingga kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang tidak transparan, PDI Perjuangan harus berani bersuara,” tegasnya. a8
