KORAN-PIKIRAN RAKYAT –Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tasikmalaya melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Pasar Ciawi. Hal itu menindaklanjuti keluhan masyarakat dan pedagang mengenai kondisi pasar yang dinilai semrawut, kurang tertata, dan minim fasilitas dasar.
Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya Karom mengungkapkan, hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi Pasar Ciawi jauh dari kata ideal. Menurut dia, kendala terbesar yang membuat pasar sulit dikelola adalah penutupan akses utama oleh deretan ruko di bagian depan.
“Kami melihat langsung, tata ruang Pasar Ciawi masih bermasalah. Area depan pasar, yang dahulu merupakan terminal lama, kini dikuasai oleh pemilik ruko yang berdiri di atas lahan pribadi. Karena lahan tersebut bukan milik pemerintah daerah, akses masuk ke pasar menjadi tertutup dan area parkir sangat terbatas,” kata Karom, Minggu 26 Oktober 2025.
Situasi ini, katanya, menjadi keluhan utama dari Himpunan Pedagang Pasar (Hipas) Ciawi, yang merasa aktivitas perdagangan mereka terhambat. Selain itu, Komisi II juga menyoroti ketiadaan dan minimnya fasilitas dasar yang sangat dibutuhkan oleh pedagang maupun pengunjung, mulai dari musala, toilet, dan area parkir.
Bukan hanya masalah fisik, Komisi II juga menemukan adanya kebocoran pendapatan dari retribusi pasar. Dari lebih dari 500 kios dan los yang beroperasi di Pasar Ciawi, hanya sekitar 54 unit yang tercatat resmi dan rutin membayar retribusi.
“Ini masalah serius. Harus ada pendataan ulang secara menyeluruh agar semua pedagang tertib administrasi dan sesuai aturan, sehingga PAD bisa optimal,” katanya.
Secara terpisah, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, serta Perdagangan Kabupaten Tasikmalaya Syahrudin menegaskan, pihaknya siap melakukan penataan Pasar Ciawi. Namun, ia mengakui masalah kepemilikan lahan menjadi kendala. Akibatnya, revitalisasi pasar tidak dapat dilakukan secara menyeluruh dan komprehensif, karena hanya dilakukan pada blok-blok pedagang yang berada di atas lahan pemda.
Mereka juga telah berdiskusi intensif dengan para pedagang untuk menindaklanjuti keluhan terkait penataan.***
