Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya membuka kemungkinan penambahan anggaran bagi proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia menyebutkan, pemerintah bisa kembali menggelontorkan dana apabila dibutuhkan pada tahun-tahun mendatang.
“Harusnya pembangunan sudah mulai berjalan. Nanti, kalau memang perlu, di tahun-tahun berikutnya pemerintah bisa keluarkan dana lagi,” ujar Purbaya saat ditemui di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Sebelumnya, Otorita IKN (OIKN) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp14,92 triliun untuk tahun depan. Namun, usulan tersebut tidak disetujui. Dengan demikian, anggaran OIKN tahun 2026 hanya mencapai Rp6,26 triliun.
“Ya, pastinya akan memengaruhi pembangunan IKN. Bisa mundur lagi, kan,” kata Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono.
Dari total Rp6,26 triliun yang disetujui, sebanyak Rp4,73 triliun akan dialokasikan untuk melanjutkan pembangunan kompleks DPR, MPR, dan MA, serta gedung Komisi Yudisial (KY).
Selain itu, sekitar Rp600 miliar akan digunakan untuk pengelolaan gedung dan kawasan yang telah diserahkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kepada OIKN. Pengelolaan tersebut mencakup Kantor Presiden dan Istana Negara, kantor kementerian koordinator, sistem air minum, pemeliharaan jalan dan multi-utility tunnel, kawasan hijau di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), serta pengelolaan sanitasi dan persampahan.
Sementara itu, sisa anggaran sekitar Rp930 miliar akan dipakai untuk dukungan manajemen dan pelaksanaan program.
Basuki menambahkan, tambahan Rp14,92 triliun yang diajukan OIKN sebenarnya masih merupakan bagian dari anggaran pembangunan tahap dua IKN, yang sebelumnya telah disetujui sebesar Rp48,8 triliun.
Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran tersebut untuk membiayai pembangunan kompleks legislatif (Gedung DPR), kompleks yudikatif (Gedung Mahkamah Agung), serta berbagai infrastruktur pendukung lainnya.
Dana Rp48,8 triliun itu juga akan digunakan untuk memelihara infrastruktur yang telah terbangun, termasuk kawasan KIPP dan apartemen ASN yang dibangun oleh Kementerian PUPR. a3
