Jakarta – Kerusakan akibat banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat menunjukkan tingginya biaya akibat pembiaran kerusakan lingkungan selama bertahun-tahun. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) per 4 Desember 2025 mencatat, jumlah korban meninggal dunia mencapai 776 orang, sementara ratusan lainnya hilang dan puluhan ribu rumah serta fasilitas umum rusak.
Meski belum ada estimasi resmi skala kerusakan ekonomi, tim ekonom PT Bank Mandiri memperkirakan kerugian akibat bencana ini mencapai sekitar Rp32,6 triliun. Sekitar 50 persen kerugian diperkirakan berasal dari Aceh, yang terdampak paling parah.
Chief Economist Bank Mandiri, Andry Asmoro, mengatakan, bencana ini berpotensi menekan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 0,08-0,12 persen poin. “Kalau kita lihat ekspektasi pertumbuhan kuartal IV 2025 di 5,1 persen, ada risiko downside akibat bencana ini,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Rabu (3/12/2025).
Perhitungan lembaga Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian lebih besar, yakni mencapai Rp68,67 triliun. Estimasi ini mencakup kerusakan rumah penduduk, hilangnya pendapatan keluarga, kerusakan jalan dan jembatan, serta terhentinya produksi pertanian akibat genangan air. Aceh diprediksi menanggung kerugian hingga Rp2,2 triliun, Sumatera Utara Rp2,07 triliun, dan Sumatera Barat Rp2,01 triliun.
Direktur Eksekutif Celios, Bima Yudhistira, menekankan, terganggunya jalur distribusi dan hilangnya penghasilan warga menjadi faktor pemberat pertumbuhan ekonomi, terutama di triwulan keempat. Ia juga menyoroti bahwa kerugian ekologis akibat alih fungsi lahan, deforestasi sawit, dan pertambangan memperbesar dampak ekonomi nasional.
“Secara nasional, terjadi penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai Rp68,67 triliun atau setara 0,29 persen. Terganggunya aliran barang konsumsi dan kebutuhan industri menjalar ke wilayah lain, terutama Sumatera Utara yang merupakan simpul industri besar,” jelas Bhima.
Pemerintah menyatakan penanganan bencana di tiga provinsi ini menjadi prioritas nasional. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah masih memfokuskan perhatian pada tanggap darurat dan belum mempertimbangkan revisi target pertumbuhan ekonomi. Target tetap dipertahankan, yakni 5,6 persen kuartal IV 2025 dan 5,2 persen sepanjang tahun.
Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui adanya kemungkinan pertumbuhan ekonomi Indonesia tergerus pada kuartal IV 2025 akibat bencana ini. Meski demikian, ia menilai dampaknya tidak signifikan dan pertumbuhan masih dapat berada di atas 5,5 persen.
“Bencana akan berdampak, tapi tidak sampai memperlambat terlalu signifikan. Apalagi nanti jika ada perbaikan fasilitas bangunan dan infrastruktur, perekonomian di Sumatera bisa terdorong lebih tinggi,” kata Purbaya, Kamis (4/12/2025). a7
