Singapura — Di tengah guncangan negara-negara Asia Tenggara akibat tarif tinggi Amerika Serikat, Presiden Tiongkok dijadwalkan berkunjung ke kawasan setelah sebelumnya berjanji mempererat hubungan dengan negara-negara tetangga.
Seperti dilansir channelnewsasia, Pengamat menilai kondisi ini membuka peluang bagi Beijing memperkuat pengaruh geopolitiknya, seiring menurunnya kepercayaan terhadap komitmen Washington di kawasan, terutama setelah langkah-langkah kebijakan Presiden Donald Trump yang dinilai tidak menentu dalam perang dagang.
Tarik ulur kebijakan tarif terus berlanjut. Jumat (11/4), Tiongkok mengumumkan kenaikan tarif terhadap produk-produk AS hingga 125 persen— dari sebelumnya 84 persen—yang mulai berlaku Sabtu. Langkah itu diambil hanya beberapa hari setelah pemerintahan Trump pada 9 April mengumumkan penangguhan tarif bagi hampir seluruh mitra dagang utama selama 90 hari, kecuali Tiongkok, dan justru menaikkan bea masuk produk Tiongkok menjadi 145 persen dari 104 persen.
Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian baru di Asia Tenggara, di mana pemerintah kini kembali meninjau risiko dan strategi hubungan luar negeri masing-masing.
Sebuah survei regional ISEAS–Yusof Ishak Institute yang dilakukan Januari hingga pertengahan Februari menunjukkan Amerika Serikat masih menjadi pilihan utama ASEAN jika negara-negara anggota “dipaksa memilih”, dengan dukungan tipis 52,3 persen. Sementara dukungan terhadap Tiongkok turun ke angka 47,7 persen.
Namun, para analis berpendapat dinamika terbaru dalam konflik dagang bisa mengubah peta dukungan tersebut, dengan peluang bagi Beijing untuk mendapatkan posisi lebih menguntungkan.
“Penggunaan kebijakan tarif timbal balik secara agresif dapat merusak reputasi Amerika Serikat sebagai ekonomi global terdepan,” ujar Li Yao, peneliti senior East Asian Institute, National University of Singapore. “Situasi ini menjadi kesempatan bagi Tiongkok menunjukkan tanggung jawab dan kedewasaan sebagai kekuatan besar.”
Meski demikian, tidak semua berjalan mulus bagi Beijing. Kecurigaan masih mengemuka di sebagian negara Asia Tenggara, terutama terkait sengketa Laut China Selatan. Selain itu, tekanan ekonomi dalam negeri Tiongkok juga dapat membatasi ruang manuver diplomatiknya.
“Jika tekanan tarif tinggi memicu kebangkrutan perusahaan dan meningkatnya pengangguran di Tiongkok, dampak negatifnya bisa luas,” kata Li. “Namun bila kerja sama dengan ekonomi lain diperkuat, stabilitas domestik dan pengaruh global Tiongkok akan semakin kokoh.”
Pendekatan Baru Beijing
Alih-alih melakukan serangan ekonomi balik secara agresif, pemerintah Tiongkok mulai menonjolkan pesan keterbukaan ke negara-negara selain Amerika Serikat. Pada Forum Pembangunan Tiongkok 2025 di Beijing, 23 Maret lalu, Perdana Menteri Li Qiang menegaskan bahwa Tiongkok tetap berkomitmen menjaga perdagangan bebas dan rantai pasok global yang stabil.
Laporan World Openness Report 2024 menunjukkan indeks keterbukaan ekonomi Tiongkok naik 11,89 persen dalam 15 tahun terakhir, salah satu yang paling cepat tumbuh di dunia.
Tiongkok juga disebut dapat menerapkan strategi “carrot and stick” dengan menurunkan tarif bagi mitra dagang lain untuk mengimbangi dampak tarif AS. Namun kebijakan itu tidak lepas dari kekhawatiran potensi banjir produk Tiongkok (dumping) di pasar Asia Tenggara. a3
