Jakarta — Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat dana simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan masih berada pada level tinggi. Hingga 30 September 2025, total simpanan pemda mencapai Rp 244 triliun.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita Edisi November 2025, Jumat (21/11/2025), menjelaskan bahwa tingginya simpanan ini disebabkan perlambatan realisasi belanja daerah.
“Karena pemda belum belanja. Kalau dilihat sejak Januari 2025, simpanannya Rp 143 triliun dan terus meningkat hingga Rp 244 triliun per September,” ujar Suahasil.
Ia mengungkapkan bahwa hingga Oktober 2025, belanja daerah dalam APBD tercatat terkontraksi 13,5% atau turun Rp 126,1 triliun dibanding periode yang sama tahun lalu. Penurunan terjadi pada seluruh komponen belanja, mulai dari belanja barang dan jasa, belanja modal, hingga belanja lainnya. Hanya belanja pegawai yang masih relatif stabil.
“Komposisi belanja dalam APBD itu terdiri dari belanja pegawai, barang dan jasa, belanja modal, dan lainnya. Yang on track itu hanya belanja pegawai, seperti pembayaran gaji dan upah,” jelasnya dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (20/11/2025).
Data Kemenkeu menunjukkan, hingga Oktober 2025 belanja pegawai mencapai Rp 343,4 triliun, sedikit turun dibanding Oktober 2024 sebesar Rp 345 triliun.
Sementara itu:
Belanja barang dan jasa baru terealisasi Rp 226,7 triliun, lebih rendah dari Rp 253,5 triliun pada periode yang sama tahun lalu.
Belanja modal tercatat Rp 74,2 triliun, jauh di bawah Oktober 2024 yang mencapai Rp 106,6 triliun.
Belanja lainnya menurun menjadi Rp 164,2 triliun, dari sebelumnya Rp 227,5 triliun.
Pemerintah pusat menyoroti lambatnya belanja daerah ini mengingat dana transfer ke daerah (TKD) yang telah digelontorkan mencapai Rp 713,4 triliun atau 82,1% dari total pagu. a3
